nusakini.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan melanjutkan pekerjaan mendikbud sebelumnya Anies Baswedan. Muhadjir mengatakan tidak ada perubahan sinifikan terkait kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan.

"Insya Allah tidak ada ganti menteri ganti kebijakan" kata Muhadjir, Kamis (28/7/2016) 

Muhadjir mengungkapkan, dirinya mendapat dua tugas pokok dari Presiden Joko Widodo. Saat dilantik menjadi mendikbud, Presiden meminta Muhadjir membangun sistem pendidikan vokasi dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

"Presiden memberikan penekanan dua hal, pendidikan vokasi perlu dipertajam. Kedua target Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dua hal itu turunan dari isu-isu besar lainnya," ungkap dia. 

• Mendikbud: Rp35,7 Triliun Telah Dibagikan Untuk 27,9 Juta Penerima KIP
• Lakukan Pendataan, Kemendikbud Siapkan Bantuan Pendidikan untuk Sulteng
• Pengembangan Kerja Sama Vokasi dan Pusat Informasi Budaya Indonesia di Frankfurt
• Mendikbud Mengapresiasi Film Sejarah Sultan Agung
• Ini yang Harus Diperhatikan Dalam Pengelolaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaksan, dirinya akan fokus pada program KIP terlebih dahulu. Dia bilang, selama dua tahun program KIP masih belum tepat sasaran. 

Terhambatnya KIP, kata dia, terjadi lantaran penggunaan data yang belum merepresentasikan kondisi pendidikan saat ini. Dia menargetkan program KIP akan didistribusikan kurang dari tiga bulan. 

"Kalau dipaksakan akan menimbulkan ketidaktepatan. Kami akan mendata siswa miskin yang ada di sekolah. Kalau data Kemensos mendata usia peserta didik yang belum tentu sekolah. Seperti KIS, orang yang mendapat KIS jika pergi ke rumah sakit," jelas dia. 

Sementara pengembangan pendidikan vokasi memiliki kompleksitas permasalahan yang lebih luas. Program pendidikan vokasi membutuhkan koordinasi dengan kementerian lainnya. 

"Kita akan bicarakan pada level koordinator kementerian masing-masing," pungkas dia.(imf/mk)